Perancangan Antarmuka Website Portal Kecamatan Menggunakan User Centered Design (Studi Kasus: Kecamatan Tinanggea)

Counts differ because each database indexes a different set of publications. We treat OpenAlex as the canonical count; Google Scholar is not shown (no API, and crawling it violates its ToS).

Transformasi digital pada tingkat kecamatan membutuhkan portal informasi yang tidak hanya menyajikan data wilayah, tetapi juga mendukung komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah. Penelitian ini bertujuan merancang dan mengimplementasikan portal website Kecamatan Tinanggea dengan pendekatan User-Centered Design dan prinsip Human-Computer Interaction. Tahapan penelitian meliputi identifikasi masalah dan kebutuhan pengguna, perancangan antarmuka serta user flow, implementasi website, evaluasi usability, dan analisis hasil. Kebutuhan masyarakat dan administrator digunakan sebagai dasar untuk merancang struktur navigasi, penyajian informasi geografis-demografis, visualisasi data, formulir kontak, serta dashboard pengelolaan pesan. Implementasi antarmuka menerapkan prinsip consistency, visibility, feedback, affordance, recognition over recall, dan error prevention. Evaluasi dilakukan melalui inspeksi heuristik pada halaman beranda, halaman kontak, dan dashboard administrator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa portal berhasil mengintegrasikan informasi wilayah dan layanan komunikasi publik dalam satu antarmuka yang responsif. Konsistensi warna, struktur navigasi, penyajian data berbasis kartu, dan formulir kontak membantu pengguna menemukan informasi serta menyampaikan pesan dengan lebih mudah. Meskipun demikian, masih diperlukan penyempurnaan pada visibilitas status sistem, kejelasan pesan kesalahan, dan konfirmasi aksi kritis. Penelitian ini memberikan rancangan yang dapat menjadi dasar pengembangan layanan digital kecamatan yang lebih informatif, mudah digunakan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Temuan ini juga menunjukkan bahwa integrasi data dan komunikasi dalam satu portal dapat memperkuat transparansi layanan, mempercepat penyampaian aspirasi, dan menjadi acuan evaluasi berkelanjutan bagi pengelola kecamatan.